News Bolaang Uki – Mantan Wakil Presiden Jusuf Kalla mengkritik kebijakan Work From Home (WFH) bagi aparatur sipil negara (ASN) yang dinilai belum tentu efektif. Ia menilai penerapan WFH tidak serta-merta memberikan efisiensi seperti yang diharapkan, terutama dalam konteks pelayanan publik.
Menurutnya, kehadiran ASN di kantor masih memiliki peran penting dalam memastikan layanan berjalan optimal.
Soroti Efisiensi BBM yang Dipertanyakan
Salah satu alasan penerapan WFH adalah untuk mengurangi konsumsi bahan bakar minyak (BBM). Namun, Jusuf Kalla menilai asumsi tersebut perlu dikaji ulang karena tidak semua aktivitas masyarakat berhenti saat ASN bekerja dari rumah.
Aktivitas lain di luar pekerjaan tetap berjalan, sehingga penghematan BBM dinilai tidak signifikan.
Baca juga: Amsal Sitepu Bebas, Anggota DPR Minta Jaksa Disanksi: Jangan Paksakan Suatu Kasus
Potensi Penurunan Kualitas Layanan
Kebijakan WFH juga dikhawatirkan berdampak pada kualitas pelayanan publik. Interaksi langsung antara ASN dan masyarakat menjadi berkurang, yang berpotensi memperlambat proses pelayanan.
Hal ini menjadi perhatian utama dalam menjaga kinerja birokrasi tetap optimal.
Perlu Evaluasi Kebijakan Secara Menyeluruh
Jusuf Kalla mendorong agar kebijakan WFH dievaluasi secara menyeluruh sebelum diterapkan secara luas. Setiap kebijakan harus mempertimbangkan dampak nyata di lapangan, bukan hanya asumsi.
Evaluasi berbasis data dinilai penting untuk menghasilkan kebijakan yang tepat sasaran.
Cari Keseimbangan antara Efisiensi dan Pelayanan
Ia menekankan pentingnya menemukan keseimbangan antara efisiensi dan kualitas pelayanan publik. Kebijakan yang diambil harus mampu memberikan manfaat nyata tanpa mengorbankan kepentingan masyarakat.
Dengan pendekatan yang tepat, diharapkan kebijakan kerja ASN dapat lebih efektif dan berdampak positif.
