News Bolaang Uki – Isu terkait anggaran rapat daring yang disebut mencapai Rp5,7 miliar menjadi perhatian publik. Anggaran tersebut dikaitkan dengan kegiatan di lingkungan Badan Gizi Nasional (BGN), sehingga memicu pertanyaan mengenai efisiensi penggunaan dana.
Menanggapi hal itu, Kepala BGN memberikan klarifikasi untuk meluruskan informasi yang beredar di masyarakat.
Bukan Hanya untuk Rapat Virtual
Kepala BGN menjelaskan bahwa angka Rp5,7 miliar tersebut tidak semata-mata digunakan untuk rapat daring. Anggaran tersebut merupakan bagian dari keseluruhan kegiatan, termasuk dukungan operasional, penyediaan infrastruktur teknologi, serta pelaksanaan berbagai program yang membutuhkan koordinasi lintas daerah.
Ia menegaskan bahwa penyebutan “rapat daring” dalam dokumen anggaran mencakup lebih luas, tidak hanya pertemuan virtual biasa.
Baca juga: Khalid Basalamah Kembali Mengaku Jadi Korban di Kasus Korupsi Kuota Haji
Termasuk Infrastruktur dan Kegiatan Pendukung
Lebih lanjut dijelaskan, alokasi anggaran tersebut juga mencakup pengadaan perangkat teknologi, peningkatan jaringan komunikasi, hingga biaya operasional kegiatan yang dilakukan secara hybrid maupun daring.
Hal ini diperlukan untuk memastikan koordinasi program berjalan efektif, terutama jika melibatkan banyak pihak dari berbagai wilayah.
Pastikan Sesuai Aturan dan Transparan
Pihak BGN menegaskan bahwa seluruh penggunaan anggaran telah melalui perencanaan dan sesuai dengan aturan yang berlaku. Proses penganggaran dilakukan secara transparan dan dapat dipertanggungjawabkan.
“Kami memastikan semua penggunaan anggaran sesuai ketentuan dan untuk mendukung pelaksanaan program secara maksimal,” ujar Kepala BGN.
Imbauan Tidak Salah Tafsir Informasi
BGN juga mengimbau masyarakat untuk tidak salah menafsirkan informasi yang beredar, terutama yang belum dilengkapi dengan penjelasan utuh. Klarifikasi ini diharapkan dapat memberikan pemahaman yang lebih komprehensif mengenai penggunaan anggaran tersebut.
Dengan penjelasan ini, diharapkan polemik terkait anggaran rapat daring dapat mereda dan masyarakat mendapatkan informasi yang lebih akurat.
